Apa Yang Kau Cari Golput?

0

Setiap kali pemilihan umum, pilpres atau pilkada, golput selalu menjadi pembicaraan dalam berbagai level, mulai dari kedai-kedai kopi, kantor-kantor sampai pada diskursus akademis di berbagai perguruan tinggi. Makhluk apa golput ini, orangkah atau setengah orang setengah jin? Bayangkan, dia tidak pernah bagi-bagi uang, tak pernah bagi-bagi sembako, tak pernah janji-janji apalagi tebar pesona, tapi dia menang.

Golput alias golongan putih memang sebuah fenomena. Golput sudah dikenal sejak pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955. Tapi golput baru sungguh-sungguh menjadi kontroversi sejak pemilu 1971. Disebut golongan putih ketika itu, karena golongan ini tidak mau memilih warna kuning (warna Golkar), merah (warna Partai Demokrasi Indonesia), dan hijau (warna Partai Persatuan Pembangunan). Mereka putih tidak kuning, merah atau hijau.

Golput pada dasarnya adalah sebuah gerakan moral yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, sebulan sebelum hari pencoblosan pemilu 1971. Arief Budiman, salah seorang eksponen pencetus Golput berpendapat bahwa gerakan tersebut bukan untuk mencapai kemenangan politik, tetapi lebih untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apa pun.

Menurut kelompok ini, dengan atau tanpa pemilu, kekuatan efektif yang banyak menentukan nasib negara ke depan adalah ABRI. Kebanyakan tokoh pencetus Golput adalah Angkatan 66, walaupun sebagian tokoh Angkatan 66 diakomodasi oleh penguasa ketika itu dalam sistem. Mereka ada yang menjadi anggota DPR-GR, bahkan Menteri. Namun, ada pula yang tetap kritis melawan rezim yang berkuasa. Pencetusan gerakan itu disambung dengan penempelan pamflet kampanye yang menyatakan tidak akan turut dalam pemilu.

Ada hubungannya atau tidak dengan gerakan Arief Budiman dan kawan-kawan, angka Golput terus merangkak naik. Walau demikian pada awalnya, secara nasional angka golput pemilu 1971, ketika Golput dicetuskan dan dikampanyekan, hanya 6,67%. Pemilu legislatif 1977 Golput naik menjadi 8,40%. Trennya kemudian terus meningkat menjadi 9,61% pada pileg 1982, kemudian 8,39% (1987), 9,05% (1992), 10,07% (1997), dan 10.40% (1999). Pada Pileg 2004 anga golput meloncat drastis ke angka 23,34%. Pilpres langsung putaran I tahun 2004 golput naik lagi menjadi 23,47%, dan pada Pilpres putaran II golputnya kembali naik menjadi 24,95%.

Pileg 2009 secara nasional menunjukkan angka partisipasi pemilih sebesar 70,99 persen (golput 29,01 persen). Pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih naik mencapai 71,7 persen dan jumlah golput turun menjadi 28,3 persen. Pada pileg 2014 angka partisipasi naik lagi mencapai 75,11 persen (golput turun menjadi 24,89%). Namun tingkat golput dalam Pilpres 2014 yang dilaksanakan beberapa bulan kemudian melonjak mencapai 29,8%.

Pilkada serentak di Riau pada 9 Desember 2016 yang diikuti oleh sembilan kabupaten/kota memberi pesan serius kepada kita bahwa masalah golput yang menjadi trend secara nasional, juga masih tetap menjadi PR. Tingkat partisipasi pemilih secara umum adalah 65 persen. Bila yang tidak menggunakan hak suaranya dmasukkan dalam kelompok golput, maka golput berarti 35 persen.

Pilkada Kota Pekanbaru, Riau, terakhir (pada 2011 lima tahun lalu), bahkan memberikan partisipasi yang memprihatinkan, ada sekitar 51,82 persen pemilih tidak memberikan suara. Namun ketika itu ada alibi yang rasanya masuk akal, bahwa pemungutan suara digelar pada Rabu, 18 Mei 2011, sedangkan sehari sebelumnya merupakan hari libur memperingati Hari Raya Waisak Tahun 2555, dan dua hari sebelumnya atau Senin, (16/5), merupakan hari libur cuti bersama yang diberikan pemerintah pusat. Tabiat umum orang Pekanbaru, bila ada long week-end biasanya ramai-ramai ke Bukittinggi atau Padang, sehingga jalan Pekanbaru-Bukittinggi- Padang biasanya padat merayap.

Namun demikian, alibi tersebut bisa benar tapi tidak benar semua. Sebab pada pilkada Pekanbaru sebelumnya (pada 2006), angka partisipasi pemilih juga tergolong rendah, yakni hanya 55 persen. Golput terhitung tinggi yakni 45 persen atau hampir 200 ribu pemilih dari jumlah DPT yang berhak memberikan suara.

Berdasarkan angka-angka tersebut di atas, menjadi tanda tanya bagi kita tentang partisipasi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kota Pekanbaru 2017 yang pencoblosannya dilakukan secara serentak besok pagi, Rabu (15/2/2017). Memang, ada banyak alasan, pemilih yang tidak menggunakan haknya bukan berarti secara otomatis mereka merupakan golput seperti disebut oleh Arief Budiman itu – sebagai sebuah gerakan moral untuk menunjukkan sikap berbeda dengan pemerintah. Belum tentu demikian. Pemilih yang terdaftar tapi tidak datang ke TPS dan tidak memilih, ada beberapa kategori. Pertama, karena sungguh-sungguh berhalangan (kendala pekerjaan, transport, sakit, dsb); Kedua, karena tidak memperoleh kartu pemilih (walaupun terdaftar); Ketiga, karena memang tidak mau menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran. Yang disebut terakhir inilah yang termasuk kategori Golput atau Golongan Putih.

Kendati pun mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya atas kesadaran, sebagai sebuah gerakan moral tersebut, dari sudut pandang kekinian pertanyaannya adalah mengapa mereka tidak bersedia menggunakan hak pilihnya? Apa yang dicari golput ini, sekedara berbedakah? Pertanyaan itu bisa diajukan sambil lalu, bisa pula serius. Sesungguhnya golput merupakan gejala wajar dari sebuah pemilihan umum dalam kehidupan berdemokrasi. Logikanya sederhana saja, menggunakan hak suara itu adalah hak bukan kewajiban; namanya saja hak, tentu boleh digunakan boleh tidak

Masalahnya, ketika jumlah golput ini signifikan, tentu bisa memberikan sebuah hasil yang berbeda. Bila hasilnya adalah sebuah blessing indisguess, sesuatu yang tak seharusnya tapi membawa kebaikan bagi masyarakat, maka hal tersebut tentu bisa dimaafkan. Tapi bila hasil pemungutan suara mengasilkan sebuah kekecewaan yang berkepanjangan selama lima tahun ke depan, apa hendak dikata, nasi sudah jadi bubur.

Chaidir

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.