Belum Move On

0

Banyak adagium sesat birokrasi yang sebenarnya sudah usang tapi masih belum basi. Contoh, “kalau bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah”, atau “kalau bisa diperlama kenapa mesti dipersingkat”, dan seterusnya. Pemilihan Wagub Riau untuk mengisi posisi Wagub yang sudah lama kosong, adalah sebuah contoh kasus. Seperti dimuat Riau Pos dalam headline-ya (23/2 halaman 1), “Semestinya, penetapan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) mendampingi Gubri Arsyadjuliandi Rachman tidaklah begitu sulit dan rumit. Sebab, saat Pilgubri 2014 lalu pasangan Annas Maamun-Andi Rachman diusung tunggal Partai Golkar. Jadi hak Wagubri tetap penuh diusulkan Golkar.”

Artinya, pengisian itu sebenarnya mudah. Dengan kata lain bermakna mudah bila dipermudah, tapi bisa sulit bila dipersulit. Kalau semuanya berkehendak, dalam beberapa hari masalah itu selesai, namun bila kondisinya seperti ungkapan “pinggan tak retak nasi tak dingin” (tuan tak hendak kami pun tak ingin), maka masalah tersebut akan jalan di tempat, bertahun-tahun tak maju-maju, jangankan sepuluh depa, sedepa pun tak beranjak.

Sesuai peraturan perundang-undangan, Partai Golkarlah yang berhak mengajukan nama calon yang akan dipilih oleh DPRD Provinsi. Maka secara teoritis sebenarnya mudah. DPD Partai Golkar Provinsi Riau rapat untuk mengusulkan nama bakal calon kepada atasannya, yakni DPP Partai Golkar. Nama-nama yang telah disetujui oleh DPP diturunkan ke DPD Partai Golkar Provinsi Riau. Selanjutnya DPD Partai Golkar Riau mengirimkan nama-nama tersebut ke DPRD Provinsi Riau untuk dilakukan pemilihan sesuai tata-tertib pemilihan. Habis perkara.

Di DPRD Provinsi Riau sendiri, tanpa menunggu usulan nama dari Partai Golkar, secara simultan bisa mempersiapkan tatacara pengusulan dan pengangkatan (lebih populer dengan istilah Tata Tertib Pemilihan) calon Wagubri. Bila Peraturan Pemerintah sebagamana dimaksud Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 belum diterbitkan oleh Pemerintah, DPRD Riau bisa melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Apalagi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah sering mengingatkan Gubri Andi Rachman soal posisi wakilnya yang masih kosong. Tjahjo menegaskan, karena sisa jabatan Andi masih lebih dari 18 bulan, maka wagubnya harus diisi. (Riau Pos 23/2 halaman 2).

Sepertinya pengisian jabatan Wagubri itu mudah, tapi kenyataannya tidaklah demikian. Mau dipermudah pun tetap tidak mudah. Bagi publik yang menaruh perhatian terhadap birokrasi pemerintahan, proses pemilihan kepala daerah dan pengisian wakil kepala daerah memang bisa memacu adrenalin naik ke ubun-ubun.

Coba sebentar kita pelototi dinamika legislasi berkaitan dengan pilkada di negeri kita ini. Pada tanggal 30 September 2014 dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Isi yang terpenting dalam UU ini, pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilakukan oleh DPRD. DPRD seluruh Indonesia pun bersorak gembira (sebab berarti, kepala daerah akan berada di bawah pengaruh DPRD). Wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota tidak lagi dipilih melainkan diusulkan oleh sang kepala daerah selambat-lambatnya satu bulan setelah sang kepala daerah dilantik.

Namun dalam tempo dua hari kemudian, yakni pada tanggal 2 Oktober 2014 dengan pertimbangan telah terjadi penolakan massive terhadap UU Nomor 22 Tahun 2014 tersebut, Presiden SBY menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perppu Nomor 1 Tahun 2014 ini membuat rakyat bersorak gembira. Sebab inti dari Perppu ini, pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota beserta paketnya bersama wakil) dikembalikan ke sistem pemilihan langsung.

Klausul lain dalam Perppu Nomor 1 ini memberi harapan besar bagi Riau untuk memiliki dua orang Wakil Gubernur. Pasal 168 ayat (1) huruf c berbunyi: “Provinsi dengan jumlah penduduk di atas 3.000.000 sampai dengan 10.000.000 jiwa dapat memiliki 2 (dua) Wakil Gubernur”.

Pada awal era Presiden Jokowi, umumnya para pengamat berpendapat, Perppu Nomor 1 yang diterbitkan Presiden SBY tersebut akan dijegal oleh DPR dan pilkada akan kembali dilakukan oleh DPRD. Tetapi ternyata tidak. DPR justru menyetujui Perppu Nomor 1 tersebut disahkan menjadi Undang-Undang. Maka terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tanggal 2 Februari 2015.

Belum dua bulan, UU Nomor 1 Tahun 2015 tersebut diubah menjadi UU Nomor No 8 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2015. Dasar pertimbangannya, untuk kelancaran penyelenggaraan pilkada langsung perlu dilakukan beberapa perubahan. Sayangnya, klausul sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 seperti tersebut di atas, dan beberapa pasal lain yang berkenaan dengan persyaratan wakil kepala daerah dihilangkan. Maka pupuslah peluang Riau untuk memiliki dua Wagub.

UU Nomor 1 Tahun 2015 ini pun kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016. Politik dinasti yang dilarang dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 2015 (calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana (incumbent), dengan pertimbangan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk maju sebagai calon kepala daerah, maka klausul yang berbau politik dinasti itu dihapus dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Artinya, politik dinasti tidak diharamkan, terserah pemilih saja yang menilai.

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Klausul yang menyebut pengisian kekosongan jabatan wagub, wabup, dan wakil walikota juga diubah menjadi Pasal 176 ayat (4) dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: “Pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.” Pasal ini sesungguhnya memerlukan penjelasan, karena logikanya, menghitung sisa masa jabatan, harus dimulai dari tanggal berakhir, tapi pasal ini justru menyebut sejak kosongnya jabatan. Namun, dalam Penjelasan UU tersebut, disebut “cukup jelas”.

Namun, setelah berlarut-larut, diskursus pengisian jabatan Wagubri agaknya segera akan berakhir. Bola panas, dua nama calon sudah berada di tangan DPRD. Senin (27/2) semalam, tata tertib pemilihan yang telah diverifikasi Kemendagri, diparipurnakan oleh DPRD Riau, Panitia Pemilihan pun sudah dibentuk. Sama-samalah kita tunggu, para wakil rakyat kita sudah move on atau belum.

Drh. H. Chaidir, MM

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.