Ramai Pejabat Berebut Eselon II

Asesmen Isi Jabatan Kosong OPD Riau

0
Ilustrasi.

Pekanbaru, kronline.co — Sembilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau masih tanpa kepala. Posisi lowong eselon dua itu jadi rebutan ramai pejabat, termasuk pejabat dari kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Riau kembali membuka lowongan asesmen atau seleksi terbuka sembilan jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) atau eselon II di lingkup Pemprov Riau untuk sembilan organisasi perangkat daerah (OPD). Asesmen itu dibuka sejak pertengahan Febuari lalu dan ditutup pada 3 Maret pekan lalu.

Adapun sembilan jabatan yang tengah diperebutkan itu, yakni Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Riau, Kepala PUPR, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Kesra, Kepala Biro Hukum, Dinas Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), dan Pertanahan, serta Badan Kesbangpol.

Hasilnya, sebanyak 82 orang, dengan 63 orang di antaranya berasal dari pejabat eselon di Pemprov Riau dan selebihnya pejabat di Kabupaten/ Kota emndaftarkan diri. Dibandingkan dengan asesmen PTP sebelumnya yakni untuk mengisi seluruh jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Riau yakni 1.200 orang untuk mengisi 36 SKPD baru pada tahun 2016 lalu, terjadi penurunan.

Proses asesmen eselon II 2016 lalu merupakan yang pertama kali dilakukan di Riau, dan eselon III diperbolehkan untuk mengikutinya. Jika diambil perbandingan, 1.200 dibagi 36 SKPD rata-rata yang mengikuti 1 SKPD sebanyak 33 orang. Asesmen tahun ini hanya sembilan OPD yang dibuka lowongannya, rata-rata yang mendaftar 1 OPD hanya 9 orang.

Namun pemitaannya tahun ini tidak merata. Dari sembilan OPD tersebut, yang banyak peminatnya adalah Biro Kesra yakni 31 orang. Kemudian Kesbangpol sebanyak 30 orang, Badan Pendapatan Daerah 27 orang, Dinas Kebudayaan 24 orang, Biro Umum 16 orang, Dinas perikanan 15 orang, Biro Hukum 10 orang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 orang, Dinas Perumahan dan Permukiman sebanyak 7 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikwan Ridwan mengakui, setelah merangkum seluruh data peserta yang mendaftar, sebanyak 82 orang telah terdata sebangai peserta. Namun pihaknya bersama tim panitia seleksi akan melakukan verifikasi atas data yang diserahkana peserta.

“Nanti akan diseleksi ulang, jumlahnya akan mengerucut,”sebutnya.

Seleksi administrasi ini, kata Ikwan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Syarat utama, pelamar merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Se-Provinsi Riau dengan jabatan PTP Badan/Dinas memiliki pangkat golongan paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b) dan jabatan PTP Biro memiliki pangkat/golongan paling rendah Pembina (IV/a).

Bagi pelamar yang sedang dan/atau pernah menduduki jabatan PTP atau yang disetarakan dengan jabatan struktural Eselon II. Khusus yang sedang menduduki jabatan Administrator atau yang disetarakan dengan jabatan struktural eselon III.a minimal pernah dua kali menduduki Jabatan .

Sedangkan, Administrator/Eselon III.a yang berbeda, sekurang-kurangnya telah dua tahun kumulatlf dalam jabatan.

Persyaratan lainnya, memiliki ijazah paling rendah Strata I (S.1) atau yang sederajat dan usia maksimal pada saat pendaftaran tidak lebih dari 58 tahun, telah mengikuti dan dinyatakan Iulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sekurang-kurangnya Tingkat III (Diklat PIM III), semua penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik untuk dua tahun terakhir.

Kemudian, mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang tempat bertugas, Surat bukti sudah menyampaikan LHKPN terakhir (khusus yang pemah dan sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama/Eselon II), telah menyerahkan SPT pajak tahunan dalam dua tahun terakhir.

Selanjutnya, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat, dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan/atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari Instansi yang berwenang.

Terakhir, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum Pemerintah, tidak teridentifikasi mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif lainnya yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari instansi berwenang.

Tuntas Menjelang April

Ketua Tim Panitia Seleksi PTP Pemprov Riau Prof Muchtar Achmad mengatakan pelaksanaan asesmen PTP yang kedua kali ini menargetkan proses asesmen sejumlah pejabat dijadwalkan akan tuntas menjelang April mendatang. Setelah sebelumnya dilaksanakan pada awal 2015 silam.

Saat ditanya nama jabatan staf ahli yang ikut asesmen dan pejabatnya yang mengundurkan diri tersebut, Muchtar Ahmad tidak mengetahui persis namanya siapa. “Lupa namanya (Staf Ahli Gubernur), tapi sementara begitu. Disdik ikut asesmen di Jakarta dan Kesbang akan memasuki usia pensiun,” jelasnya.

Disinggung mengenai persyaratan, menurut Muchtar Ahmad nantinya sama seperti pelaksanaan asesmen sebelumnya. Namun tahun ini bedanya boleh diikuti pejabat dari kabupaten/kota.

Delapan jabatan lainnya yang akan asesmen dan sekarang dijabat pelaksana tugas adalah Biro Hukum, Biro Kesra, dan Biro Umum. Kemudian Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kebudayaan dan Badan Pendapatan Daerah.

Mengenai jabatan Kadisdik Riau yang kini dijabat Dr Kamsol, dijelaskan Muchtar Ahmad memang ada informasi yang bersangkutan menuju proses dalam asesmen jabatan di pemerintah pusat. Namun memang diakuinya masih dalam proses.

Kemudian untuk Kesbangpol pejabatnya akan memasuki usia pensiun Maret mendatang dan seorang staf ahli Gubernur. “Konsultasi Pansel nanti apakah bisa sekaligus, karena ini kan ada lagi yang bakal kosong. Kami tetap menunggu bagaimana arahannya (KASN, red),” tambahnya.

Berikut data sejumlah pelamar asesmen Pemprov Riau:

Safril (Fungsional Umum Dinas PMD Provinsi Riau)
Ardhahni (Fungsional Umum Bappeda Provinsi Riau)
Desti Emti (Kepala Bidang Retribusi PADL dan DBH Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau)
T Zuhelmi (Staf Setda Kabupaten Pelalawan)
Azwandi (Kepala UPT Pelatihan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau)
Ruzaini (Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi Riau)
T Nuzilawati (Fungsional Umum Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau)
Nazwardi Efendy Susanto (Auditor Senior RSUD Arifin Riau)
Telismanto (Wadir Bidang Umum, SDM dan Pendidikan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau)
M Syukri Harto (Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan)
Noverius (Fungsional Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau)
Mawardes (Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Pemerintahan Kabupaten Kampar)
Peri Yusnadi (Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Riau)
Sofyan Hadi (Kepala Balitbang Kabupaten Bengkalis)
Dollar Siregar (Fungsional Widyaiswara Madya Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Riau)
Adrianus Bahar (Kabid Penunjang Medik dan Diklit Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau)
Jompak Sitompul (Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Herman (Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti)
Arsaprani (Pelaksana Pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Riau)
Said Mustafa (Fungsional Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai)
Syahmanar S Umar (Kadis Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru)
Nofrizal (Lektor Kepala Pembinaan tingkat satu)
Raja Yoserizal (Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Riau)
T Syoib (Kabid Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Riau)
Indra Putrayana (Asisten Administrasi Setda Kabupaten Rokan Hilir)
Zafri (Analisis Potensi Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau)
Dendi Zulhairi (Kabid Perhabilitas dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau)
Syahrudin (Kabag Umum Sekwan DPRD Provinsi Riau)
Iqaruddin (Fungsional Umum Bappeda Riau)
Nuzhamul (Fungsional Umum Setda Provinsi Riau)
Muhammad Amin (Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau)
Masrul Kasmy (Kabid Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Balitbang Riau)
Ekki Gaddafi (Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum Setda Provinsi Riau)
Raja Saspi Kurniawan (Kepala Bidang Penjamin Mutu BPSDM Provinsi Riau)
Alizar (Kepala Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Administrasi Kesejahteraa Rakyat Setdaprov Riau.

Calon-calon peserta asemen ini masih enggan berkomentar hingga pengumuman seleksi administrasi dikeluarkan.

Uji Publik dan Rekam Jejak

Setelah melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas peserta seleksi Asesmen Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Riau, sebanyak 72 orang beehasil lulus seleksi dan 10 orang gagal maju ke tahap selanjutnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan uji publik itu dibuka menjelang rentang waktu dilaksanakannya tes manajerial selama dua pekan. Sebanyak 72 pejabat itu akan ikut asesment untuk mengisi kekosongan sembilan posisi jabatan di lingkungan Pemprov Riau.

“Uji publik ini, tim Pansel memberi kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memberi penilaian kepada 72 pelamar yang dinyatakan lulus oleh tim Pansel,” katanya, Senin (6/3/2017).

Dia menyebutkan, masyarakat secara umum, tokoh masyarakat, bahkan elemen masyarakat terkecil sekalipun boleh memberikan penilaian terhadap 72 peserta itu. Terkait masalah ini yang akan dilakukan uji publik yakni bentuk tindakan negatif yang pernah dilakukan oleh pejabat.

“Khusus yang negatif, yang positifnya tidak,” tambahnya.

Masilnya pernah tersangkut masalah hukum, terkait tindakan-tindakan melawan hukum, ataupun tindakan dan catatan kriminal lainnnya. Tidak hanya itu, Pansel juga menerima catat buruk pejabat itu, dengan disertakan bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Hasil rekam jejak ini bisa jadi bahan pertimbangan bagi Pansel untuk mengambil keputusan. Bahkan bisa saja tidak lulus untuk seleksi selanjutnya, walau hasil tesnya tinggi,” tambahnya.

Hasil rekam jejak atau uji publik ini, kata Ikhwan, sangat berkaitan dengan integritas peserta pada saat dia menempati posisi sebagai kepala dinas atau badan, dari sembilan jabatan yang kosong itu.

Peserta Jangan Ragu

Sementara itu, munculnya isu bahwa sudah ada nama-nama pejabat yang akan mengisi jabatan pejabat tinggi pratama yang akan asesmen, langsung ditepis oleh Sekretaris Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Menurutnya, proses asesmen sembilan posisi pejabat tinggi pratama akan dilakukan secara fair dan terbuka.

“Yang saya ketahui tidak ada posisi pejabat organisasi perangkat daerah yang akan asesmen tapi sudah ada orangnya. Sehingga semua mempunyai kesempatan. Jadi tunjukkanlah kemampuan dan kompetensi masing-masing. Rekam jejak dan silakan berkompetisi,” ujar Hijazi.

Terkait pernyataan Prof Muchtar Ahmad yang mengatakan hanya tiga persen pejabat Pemerintah Provinsi Riau yang berkompeten, Sekprov menyebut bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. Menurutnya kompetensi tersebut bisa dibangun.

“Jadi para peserta asesmen jangan ragu. Pikirkan saja persiapan untuk mengikuti asesmen seperti rekam jejak, integritas, pengalaman kerja yang semuanya akan dinilai dan mempunyai bobot nilai masing-masing. Jadi tidak perlu ragu menurut saya,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan asesmen sembilan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Riau tahun ini, sudah ada 82 pelamar yang bukan berasal dari pejabat di lingkungan Pemprov Riau saja. Melainkan muncul juga para pejabat yang selama ini mengabdikan dirinya di kabupaten/kota di Riau.

Sedangkan OPD yang akan asesmen tersebut di antaranya yakni, Dinas Kebudayaan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perkim, Badan Pendapatan Daerah, Biro Umum, Biro Hukum dan Biro Kesra. (Desma Yunita)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.