Benarkah, Bongkar Muat Beri PAD Bagi Pemko?

0

PEKANBARU (KR) — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru yang sebelumnya telah mengelar rapat dengan intansi terkait mengenai aktivitas bongkar muat yang harus dilakukan dilokasi yang telah ditunjuk. Setiap aktifitas bongkar muat harus dilakukan di lokasi dalam Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS). Hal ini berdampak dengan adanya kontribusi PAD bagi Pemerintahan Kota Pekanbaru dengan adanya aktifitas bongkat muat tersebut.

Kepala Dinas Disperindag Kota Pekanbaru, Ingot Hutasuhut melalui Kepala Bidang Perdangangan Mas Irba yang sempat di konfirmasikan wartawan KR sebelumnya terkait pendapatan dari aktifitas bongkar muat di lokasi  Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS), mengatakan.

” Selain menciptakan kondisi Kota Pekanbaru yang bersih dan Madinah juga berdampak dengan kontribusi pendapatan daerah bagi PAD Pekanbaru sebesar hampir 25 persen,”terangnya.

Selain itu, Disperindag Kota juga bermaksud lakukan penertibkan aktivitas bongkar muat agar tertata dengan rapi,  sehingga tidak menganggu ketertiban laluntas.Untuk itu semua aktifitas bongkar muat wajib dan harus dilakukan di lokasi yang sudah di tentukan. Peraturan itu harus di ikuti semua pedagang yang melakukan aktiitas bongkar muat itu.

“Untuk memantau aktifitas bongkar muat itu, kita telah menyiagakan Satgas yang nantinya akan terus memantau setiap hari dilokasi. Jika masih ada aktifitas bongkar muat diluar terminal, kita akan tindak,”ungkapnya

Belum Adanya Pasar Induk Menjadi Kendala

Bongkar muat barang yang harus dilakukan di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) sempat menuai penolakan sebahagian dari pedagang. Setelah sempat tergusur sebelumnya dari Pasar Cik Pun, kali ini kembali pedagang terancam akan tergusur kembali ke  Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) yang dijadikan lokasi bongkar muat barang.

Sebagai mana surat edaran yang disampaikan sejak tanggal 2 Maret 2017 lalu. Dalam surat edaran itu, semua aktifitas bongkar muat harus di lakukan di lokasi Terminal  Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS). Banyak penolakan yang dilakukan para pedagang dengan adanya keputusan bongkar muat barang tersebut.

Penolakan itu masih nampak dilakukan para pedagang yang masih juga melakukan bongkar muat barang di ruas jalan Tuanku Tambusai. Sayangnya aktifitas tersebut tdak ada tindak lanjutnya dari pihak terkait untuk mengambil sikap. Sehingga muncul pemikiran, penindakan yang akan dilakukan pihak terkait masiih adanya bongkar muat diluar terminal hanya sekedar gertak saja.

“Kalau betul-betul menegakan hukum dengan melakukan penertiban dengan masih adanya aktifitas bongkar muat diluar terminal. Pemko harus betul-betul membuktikan ucapannya untuk melakukana penindakan dan penertiban itu,”terang pak Mul yang sempat di konfirmasikan wartawan KR.

Jangan hanya sekedar bercakap saja di media massa akan melakukan penindakan dan penertiban itu. Jika menindakan dan penertiban itu sudah dilakukan, secara tidak langsung para pedagang yang masih melakukan aktifitas bongkar muat di luar terminal akan tertib sendirinya. Namun sebaliknya, jika penindakan dan penertiban itu hanya sekedar gertak saja kondisi itu akan terus seperti itu,”katanya.

“Saya rasa aktifitas bongkar muat barang di dalam terminal dinilai tidak efektif. Untuk itu Pemko harus segera menyediakan lokasi yang betul-betul dibutuhkan bagi pedagang, seperti halnya mengesa pembangunan pasar induk Pasar Cik Puan yang selama ini terbengkalai,”tutup Pak Mul. (Ahmad Tasliem)

Pemerintahan Kota Pekanbaru sempat terkejut setelah mendapatkan informasi, bahwa di tahun 2017 ini, sudah ada sebanyak 17 ritel Alfamart dan Indmart telah beroperasi. Hal itu tersebut membuat gerah Pj Walikota Pekanbaru, Edwar Sanger setelah sempat mengetahui adanya belasan ritel yang beroperasi.

“Saya tidak pernah memberi rekomendasi atau izin pendirian ritel itu dan tidak mengetahui siapa yang telah memberikan izin pendirian ritel itu hingga dapat beroperasi,”tegas Pj Walikota Pekanbaru, Edwar Sanger saat di konfirmasikan wartawan KR, Selasa (18/4/2017) siang.

Lanjut dikatakannya, bahwa Pemerintahan Kota Pekanbaru hingga 2017 ini ada pengeluarkan rekomandasi atas pendirian ritel tersebut. Untuk mengetahui siapa yang memberikan izinnya. Untuk mengeluarkan izin bagi ritel, intansi terkait yang punya wewenang untuk mengeluarkan izinya harus mengecek dulu kelapangan,”katanya.

“Jangan dengan dikeluarkan izin ritel itu, dapat menganggu roda perekonomian bagi UMKM warga sekitar ritel. Semuanya itu ada Standar Operasional Prosedurnya, jadi jangan asal keluarkan izi saja,”tutup Edwar.

Dengan keberadaan ritel itu yang ada dimana-mana dan ditambahnya watku dan jam  beroperasi 1×24 jam, jusru hal itu akan menjadi momok bagi Usaha Kecil Menenggah (UKM) yang dimiliki warga. Hal itu dapat dirasakan bagi UKM yang ada di sekitar kawasan ritel itu tentunya.

Berita KR sebelumnya. Kepala Badan  Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) Kota Pekanbaru, M Jamil, yang sempat di konfirmasikan wartawan KR. Untuk perizinan yang telah dikeluarkan, sampai saat itu ada 200 ritel dengan rincian 100 ritel Indomaret dan 100 ritel Alfamart. Sedangkan untuk penambahan masing-masing ritel, yakni 50 ritel Indomaret dan 50 Alfamart, sampai saat ini belum teralisasi dan belum memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
Dari beberapa ritel yang telah mengajukan perizinan, ada sebagian ritel tidak dapat izinnya. Hal ini tidak terpenuhinya persyaratan seperti lokasi yang tidak layak dan keberadaan ritel tersebut tidak direkomendasikan oleh pihak RT/RW setempat..

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.