UPG Inhu Dibentuk, KPK Akan Sosialisasi Gratifikasi

0

RENGAT (KR) – Pasca pembentukan unit pengendalian gratifikasi (UPG) Pemkab Inhu, Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto, SE, berharap kesediaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi pencegahan suap dan gratifikasi.
Plt Inspektur Pemkab Inhu, Boyke DE Sitinjak SE MSi Jumat (8/9/2017) mengatakan, berdasarkan permohonan tersebut sosialisasi pencegahan suap dan gratifikasi ke Kabupaten Inhu dijadwalkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
Menurut Boyke, sosialisasi pencegahan suap dan gratifikasi digelar dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dilingkungan kerja Pemerintahan Indragiri Hulu (Inhu) hingga sosialisasi pelarangan menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan atau atau pekerjaan.
Beberapa unsur yang memenuhi gratifikasi dalam arti luas dan dilarang adalah pemberian atau penerimaan dalam bentuk uang, barang, rabat atau discount, komisi, fasilitas perjalanan wisata. Juga ada fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, tiket perjalanan, pinjaman tanpa suku bunga dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik di dalam negeri pun diluar negeri.
Contohnya, kata Boyke, pemberian sesama ASN yang dikemas dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun, tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya maksimal Rp 300 ribu per orang dan maksimal Rp 1 juta dalam waktu setahun.
Sedangkan pemberian dari sesama rekan kerja dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, maksimal Rp 200 ribu per orang dan paling banyak Rp 500 ribu per orang per tahun.
Jika pemberian dalam bentuk cinderamata atau sauvenir atau benda sejenis yang diterima di penyelenggara pesta dari tamu dan undangan paling banyak Rp 1 juta per satu undangan.
Masih menurut Boyke, anjuran KPK RI terhadap rangkaian gratifikasi, maka setiap orang si penerima dugaan gratifikasi atau suap harus melaporkannya ke KPK RI paling lambat 30 hari sejak diterima dan atau unit pengendalian gratifikasi (UPG) Pemkab Inhu sudah menerima laporan paling lambat 7 hari kerja.
Terkait, pencegahan terhadap suap dan gratifikasi dilingkungan Pemkab Inhu, Bupati Inhu H Yopi Arianto, SE, sudah mewanti-wanti melalui Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Inhu dan keputusan (Kpts) Bupati Inhu nomor 370/VIII/tahun 2017.
Berdasarkan Perbup dan Kpts tersebut, lagi, Kpts Inspektur Pemkab Inhu menerbitkan Kpts nomor 15/SK/2017 tentang penetapan susunan keanggotaan sekretariat UPG dilingkungan Pemkab Inhu.
Ke Indragiri Hulu, kunjungan KPK RI melaksanakan sosialisasi pencegahan suap dan gratifikasi berdasarkan surat permohonan Bupati Inhu kepada Pimpinan KPK RI di Jakarta nomor 700/IK-INHU/2017/1069 perihal narasumber sosialisasi gratifikasi. KR13

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.