Panitia Monitoring Pilpeng Rohil Digugat ke PTUN Pekanbaru

0

UJUNGTANJUNG (KR) – Abriman salah seorang Bakal Calon (Balon) Penghulu Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017, tidak terima dengan hasil keputusan yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Berembun dan Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Se-Kabupaten Rokan Hilir.
Abriman merasa ada yang tidak beres atas hasil Tes Membaca Al-Quran, Tes Tertulis dan Tes Wawancara yang diterbitkan pada tanggal 17 September 2017, dan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Berembun Nomor:02/KPTS/PAN-PILPENG/TB/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Calon Penghulu Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017.
Diketahui Abriman merupakan salah satu Kader Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Rokan Hilir yakni sebagai Ketua Ranting Kepenghuluan Teluk Berembun ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan memberikan kuasa kepada Cutra Andika, SH, Coky Roganda Manurung, SH, Masridodi Manguncong, SH, dan Rahmad Hidayat, SH, advokat-advokat pada kantor Law Office Cutra Andika & Partners di Ujung Tanjung.
Coky Roganda Manurung SH salah seorang Pengacaranya saat dihubungi wartawan Senin (2/10/2017), menyampaikan bahwa benar pihaknya secara resmi telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan register nomor : 44/G/2017/PTUN.PBR.
“Kami sebagai kuasa hukum Pak Abriman, menggugat Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Berembun sebagai tergugat I dan Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Se-Kabupaten Rokan Hilir sebagai tergugat II,” ujarnya.
Pengacara muda ini menjelaskan bahwa kliennya adalah salah seorang Bakal Calon Penghulu Teluk Berembun dalam pemilihan Penghulu di Kepenghuluan Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017, yang merupakan bagian dari pemilihan Penghulu serentak tahap kedua se-Kabupaten Rokan Hilir.
Pada tanggal 22 Agustus 2017, kliennya sebagai Bakal Calon Penghulu Teluk Berembun telah menyampaikan visi dan misi Bakal Calon Penghulu yang diselenggarakan oleh Tergugat I.
Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2017 Tergugat I menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Berembun Nomor : 01/KPTS/PAN-PILPENG/TB/2017  yang pada pokoknya menetapkan Bakal Calon Penghulu Teluk Berembun yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 3 (tiga) orang, dan salah satunya adalah kliennya.
Permasalahan muncul setelah kliennya mengikuti tes membaca Al-Quran dan memahami ajaran agama, tes tertulis dan wawancara. “Pada tanggal 17 September 2017 sekira Pukul 15.00 wib klien kami dihubungi  oleh Tergugat I melalui telpon seluler yang pada pokoknya memberitahukan bahwa seluruh Bakal Calon Penghulu Teluk Berembun sebanyak 3 orang.
“Termasuk di antaranya klien kami dinyatakan lulus tes tertulis dan tes wawancara dan berita acara kelulusannya sudah diterbitkan oleh para tergugat, “ jelasnya.
Coky Roganda menjelaskan, sekira pukul 18.00 wib Tergugat I kembali menghubungi kliennya melalui telpon seluler yang pada pokoknya memberitahukan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penerbitan berita acara kelulusan tes tertulis dan tes wawancara bagi Bakal Calon Penghulu Teluk Berembun.
Sehingga berita acara kelulusan yang sudah diterbitkan para tergugat sebelumnya ditarik kembali dan dirobek oleh tergugat II, lalu para tergugat kembali menerbitkan berita acara yang baru yang pada pokoknya menyatakan bahwa kliennya dinyatakan tidak lulus tes tertulis dan tes wawancara.
“Ini kan ada kejanggalan dan pertanyaan, ada apa setelah tiga jam hasil tes berubah,” ujar Coky dengan heran.
Atas hal tersebut, kliennya mengajukan keberatan dan laporan yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Penghulu Teluk Berembun pada tanggal 19 September 2017.
“Kami menilai apa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Berembun dan Ketua Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak tersebut secara nyata telah melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan patut diduga ada intervensi dari pihak lain,” paparnya.
Di akhir pembicaraan Coky Advokat dari Padepokan Law Office Cutra Andika  & Partners ini juga menyampaikan bahwa mereka akan segera mengirimkan surat secara resmi kepada Panitia Pemilihan Penghulu Teluk Berembun dan juga kepada seluruh pihak terkait, yang pada pokoknya meminta penundaan tahapan selanjutnya, hingga dalam perkara ini diperoleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. SRC

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.