SEMMI Kota Tangerang mengkritisi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) yang dianggap cacat dalam menerapkan informasi publik

Read Time:1 Minute, 28 Second

Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kota Tangerang mengkritisi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) yang dianggap cacat dalam menerapkan informasi publik.

Dalam aksinya, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menuntut Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah untuk mencopot Kepala Dinas dan Sekretaris DPUPR dari jabatannya.

Erfin selaku orator mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian dari hak asasi manusia atas informasi yang tentu wajib di lindungi oleh pemerintah. Artinya hari ini DPUPR gagal menjalankan keterbukaan informasi atau menjaga hak asasi manusia atas informasi

“Maka karena kegagalan itu kadis dan sekdis harus bertanggung jawab dan di copot jabatannya,” kata Erfin, salah di depan kantor Puspem Kota Tangerang beberapa waktu yang lalu

Erfin meneruskan bahwa penghargaan atas keterbukaan informasi publik di Kota Tangerang telah diciderai. Sejak tahun lalu, kata dia, teriakan mengenai transparansi itu selalu diacuhkan. Sehingga, menurutnya, dugaan buruk seperti bersarangnya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh DPUPR patut dicurigai.

“Kota Tangerang ini sudah mendapatkan 5 penghargaan dari Komisi Informasi Banten atas keterbukaan informasi, itu di bantahkan dengan kita yang dari tahun lalu selalu meneriakkan keterbukaan informasi publik,” ujar Erfin.

Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang diantaranya :

Pertama, menuntut Pemerintah Kota Tangerang Mencopot Jabatan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas PUPR Kota Tangerang, karena dianggap tidak mampu menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berdampak pada Kepercayaan Publik Kepada Badan Publik Kota Tangerang.

Kedua, meminta Walikota Tangerang Mengevaluasi Kinerja Setiap Dinas yang ada dalam bentuk monitoring dan pembenahan Birokrasi Publik yang Cepat, tepat dan sederhana, sehingga tercipta Kota Tangerang yang Transparan dan Anti KKN.

Ketiga, mendesak Pemerintah Kota Tangerang melindungi Hak Asasi Manusia atas Informasi Publik Masyarakat Kota Tangerang.

Keempat, mendesak DPRD Kota Tangerang segera Membentuk Komisi Informasi di Kota Tangerang,

sumber: instagram.com/semmi_tangerangkota

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post SEMMI Cabang Sleman: 26 Desember 2021, DISKUSI PUBLIK KOMISARIAT BUYA HAMKA BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KEPEMUDAAN
Next post Resmi Dilantik, Perisai Batubara Komitmen Untuk Kolaboratif, PP Perisai Sebut PC Batubara ‘Role Model’

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_3b2_3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/kronlin/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2169